Mistarnews.com
MUARA BUNGO — Kerja keras kepala daerah memperjuangkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat harus berbanding lurus dengan kemampuan birokrasi di daerah dalam mengeksekusinya.
Jangan sampai pemerintah daerah sudah bersusah payah membuka pintu anggaran dari pusat, sementara program yang seharusnya segera direalisasikan justru tersendat di meja birokrasi.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang membuat ruang fiskal daerah semakin terbatas, setiap peluang mendapatkan dukungan anggaran melalui APBN menjadi sangat berharga bagi Kabupaten Bungo.
Namun, mendapatkan anggaran hanyalah awal dari sebuah perjuangan.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: siapa yang memastikan anggaran tersebut benar-benar berubah menjadi pembangunan yang dirasakan masyarakat?
Jawabannya ada pada mesin birokrasi.
Di sinilah peran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi sangat menentukan.
Kepala OPD bukan sekadar pejabat yang duduk di belakang meja, menandatangani dokumen, menghadiri rapat dan menerima laporan bawahan. Mereka diberikan mandat untuk menerjemahkan visi dan program prioritas kepala daerah menjadi pekerjaan nyata.
Karena itu, kepala OPD dituntut mampu membaca persoalan, bergerak cepat, membangun koordinasi, mencari solusi dan memastikan setiap program berjalan sesuai target.
Bupati Bekerja Keras, OPD Harus Mengimbangi
Bupati dapat memperjuangkan anggaran, membangun komunikasi dengan pemerintah pusat, melakukan koordinasi dan mencari berbagai peluang pembangunan bagi daerah.
Tetapi ketika dukungan tersebut sudah diperoleh, pekerjaan berikutnya berada di tangan birokrasi.
Di sinilah kualitas seorang kepala OPD diuji.
Apakah mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program?
Apakah mampu menyelesaikan hambatan?
Apakah mampu menggerakkan bawahannya?
Dan yang paling penting, apakah mampu memastikan program tersebut benar-benar selesai dan memberikan manfaat?
Masyarakat tidak membutuhkan birokrasi yang hanya sibuk dengan rapat dan administrasi.
Masyarakat membutuhkan hasil.
Jalan yang selesai dibangun. Infrastruktur yang berfungsi. Pelayanan publik yang semakin cepat. Program ekonomi yang berjalan. Pertanian yang berkembang. Pendidikan dan kesehatan yang semakin mudah diakses.
Itulah ukuran sederhana yang dapat dilihat masyarakat.
Kursi Jabatan Harus Sejalan dengan Kinerja
Sudah waktunya jabatan kepala OPD dipandang sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui kinerja.
Pejabat yang mampu bekerja, menyelesaikan persoalan, memenuhi target dan menggerakkan organisasi tentu layak mendapatkan kepercayaan.
Sebaliknya, apabila berdasarkan evaluasi yang objektif seorang pejabat berulang kali gagal mencapai target, lamban merespons persoalan atau tidak mampu menjalankan program yang menjadi tanggung jawabnya, maka evaluasi harus dilakukan.
Bukan karena suka atau tidak suka.
Bukan karena kedekatan.
Bukan pula karena kepentingan tertentu.
Ukuran utamanya harus kinerja.
Hal yang sama berlaku bagi kepala bidang.
Kabid harus menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar perpanjangan administrasi. Mereka harus mampu menerjemahkan kebijakan kepala OPD menjadi pekerjaan teknis yang konkret.
Sebab apabila rantai komando dari kepala daerah, kepala OPD hingga kepala bidang tidak berjalan efektif, program sebagus apa pun berpotensi tersendat.
Evaluasi Harus Memiliki Ukuran yang Jelas
Bupati Bungo tentu memiliki kewenangan untuk mengevaluasi kinerja jajarannya. Namun evaluasi akan lebih objektif apabila dibangun berdasarkan indikator yang jelas dan terukur.
Setidaknya beberapa indikator dapat menjadi bahan evaluasi, antara lain:
- capaian target program;
- realisasi fisik dan keuangan;
- ketepatan waktu pelaksanaan;
- kualitas hasil pekerjaan;
- kemampuan menyelesaikan hambatan;
- kecepatan dan kualitas pelayanan publik;
- kemampuan mengoptimalkan dukungan anggaran;
- koordinasi lintas sektor;
- serta inovasi dalam menjalankan program.
Dengan ukuran tersebut, penilaian tidak lagi sekadar berdasarkan laporan di atas kertas.
Akan terlihat mana OPD yang benar-benar bergerak, mana yang masih membutuhkan pembinaan, dan mana yang perlu dilakukan penyegaran organisasi.
Yang bekerja maksimal harus diapresiasi.
Yang belum optimal harus dibina.
Dan apabila setelah dilakukan evaluasi dan pembinaan tetap tidak mampu memenuhi target, maka rotasi atau pergantian jabatan merupakan bagian dari manajemen pemerintahan.
Jangan Sampai Peluang Anggaran Hilang karena Lambannya Birokrasi
Hal yang paling tidak boleh terjadi adalah ketika peluang anggaran sudah diperoleh, tetapi pelaksanaannya tersendat karena persoalan perencanaan, koordinasi atau administrasi yang seharusnya mampu diselesaikan oleh perangkat daerah.
Setiap rupiah uang negara membawa tanggung jawab.
Karena itu, kepala OPD harus memiliki rasa urgensi yang sama dalam mengejar target pembangunan.
Jangan sampai semangat kepala daerah di lapangan berbanding terbalik dengan lambannya birokrasi di belakang meja.
Kabupaten Bungo membutuhkan birokrasi yang bergerak.
Bukan sekadar hadir.
Bukan sekadar rapat.
Bukan sekadar membuat laporan.
Tetapi birokrasi yang menghasilkan pekerjaan nyata.
Sebab masyarakat pada akhirnya tidak menilai pemerintah dari banyaknya rapat yang digelar, tetapi dari perubahan yang mereka rasakan.
Bola Kini Berada di Tangan Bupati
Pada akhirnya, bola berada di tangan Bupati Bungo.
Evaluasi menyeluruh terhadap jajaran OPD menjadi penting untuk memastikan seluruh program prioritas memiliki mesin pelaksana yang benar-benar mampu bekerja.
Pejabat yang berkinerja baik perlu dipertahankan dan diberi ruang untuk berinovasi.
Pejabat yang belum maksimal perlu dibina dan diperkuat.
Namun jika setelah diberikan kesempatan, arahan dan evaluasi tetap tidak mampu memenuhi target, maka kepentingan pembangunan daerah tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan mempertahankan jabatan.
Sebab jabatan pemerintahan bukan hak milik pribadi.
Jabatan adalah amanah dan tanggung jawab kepada masyarakat.
Bungo tidak kekurangan potensi.
Bungo juga tidak boleh kekurangan peluang.
Yang dibutuhkan adalah birokrasi yang mampu mengubah peluang menjadi program, program menjadi pekerjaan, dan pekerjaan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat.
Jangan sampai anggaran sudah diperjuangkan, tetapi pembangunan justru berhenti di meja birokrasi.
Karena pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar kinerja satu OPD.
Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan masyarakat dan masa depan pembangunan Kabupaten Bungo.(jufri)
