Mistarnews.com
BUNGO — Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Kabupaten Bungo, Senin (21/9/2026), menjadi sorotan setelah pihak PT Kuansing Inti Makmur (KIM) tidak menghadiri agenda tersebut.
Ketidakhadiran pihak perusahaan memunculkan pertanyaan dari LSM INAKOR dan Ormas GEMPUR mengenai sejauh mana DPRD Bungo dapat menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan pihak-pihak yang berkepentingan hadir dalam forum resmi lembaga legislatif.
Namun, INAKOR dan GEMPUR menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh hanya dilihat dari sisi dugaan pemukulan terhadap seorang emak-emak. Ada persoalan yang jauh lebih mendasar, yakni persoalan ekonomi dan ruang masyarakat untuk mencari penghidupan.
Para emak-emak pencari damar selama ini mengandalkan hasil alam untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Di sisi lain, lahan-lahan yang sebelumnya menjadi ruang masyarakat untuk mencari nafkah semakin terbatas akibat telah beralihnya penguasaan lahan untuk berbagai kepentingan perkebunan dan korporasi.
Pertanyaannya sederhana: ketika ruang masyarakat untuk mencari penghidupan semakin sempit, lalu ke mana rakyat kecil harus mencari rezeki?
INAKOR dan GEMPUR berpandangan bahwa persoalan tersebut harus menjadi bagian penting dalam pembahasan antara pemerintah daerah, DPRD, perusahaan dan masyarakat.
Korporasi yang beroperasi di tengah masyarakat diharapkan tidak hanya menjalankan aktivitas usaha, tetapi juga menghadirkan program pemberdayaan masyarakat sekitar yang nyata dan berkelanjutan, sesuai kewajiban dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Kita jangan hanya bicara soal kejadian pemukulan. Kita harus melihat persoalan di hulunya. Ada emak-emak yang mencari damar untuk menghidupi keluarganya. Kalau ruang mereka untuk mencari nafkah semakin terbatas, maka harus ada solusi. Perusahaan,
pemerintah dan DPRD harus duduk bersama mencari jalan keluarnya,” tegas INAKOR dan GEMPUR.
Menurut kedua organisasi tersebut, RDP seharusnya menjadi momentum untuk mencari solusi konkret, seperti membuka peluang pemberdayaan ekonomi, lapangan pekerjaan, pelatihan keterampilan, maupun bentuk kemitraan yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar.
Karena itu, ketidakhadiran PT KIM dalam RDP tersebut tidak boleh membuat persoalan berhenti begitu saja.
INAKOR dan GEMPUR mempertanyakan marwah DPRD Bungo: jika perusahaan yang diharapkan memberikan penjelasan tidak hadir, langkah apa yang akan dilakukan DPRD berikutnya?
Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar rapat.
“Marwah DPRD bukan hanya ketika rapat digelar. Marwah DPRD akan terlihat dari keberanian dan keseriusan memperjuangkan solusi bagi masyarakat.
Jangan sampai rakyat kecil terus berhadapan dengan persoalan, sementara ruang untuk mencari nafkah semakin sempit,” tegas INAKOR dan GEMPUR.
INAKOR dan GEMPUR meminta DPRD Bungo menjadwalkan kembali RDP dengan menghadirkan PT KIM serta pihak-pihak terkait, sekaligus menjadikan pemberdayaan masyarakat sekitar dan solusi bagi emak-emak pencari damar sebagai bagian utama dari pembahasan.(jf)
